by

Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Sulut Pertanyakan Alokasi BTP

Deprov,teropongsulut- Proses penyaluran dipertanyakan, Pasalnya Alokasi Belanja Tambahan Pangan (BTP) yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulawesi Utara (Sulut) untuk sub sektor pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19, sentuh Rp 2,5 miliar.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Panita Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sulut Tahun 2020, Nick Lomban. Beliau menyampaikan, laporan Disperindag terdapat komponen belanja tidak terduga sebanyak Rp 2,5 miliar. Terbagi pertama operasi pasar sebesar Rp 1 miliar dan yang kedua Rp 1,5 miliar untuk bantuan Industri Kecil Menengah (IKM) pangan.

“Ini saya minta penjelasan terkait lokasi-lokasi dan seberapa manfaat dari program penanganan Covid-19 di Disperindag sebanyak Rp 2,5 miliar,” Tegas Legislator ketua Fraksi Nasdem ini, dalam pelaksanaan LKPJ Gubernur Sulut Tahun 2020, Kamis (22/04/2021), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas (Kadis) Disperindag Sulut, Edwin Kindangen, mengatakan di tahun 2020 ada anggaran BTP sejumlah Rp 2,5 miliar yang dikelola Disperindag Sulut untuk sub sektor pemulihan ekonomi nasional.

“Kami mendapatkan dana Rp 2,5 miliar dalam bentuk pasar murah Rp 1 miliar dan IKM pangan sebesar Rp 1,5 miliar. Pasar murah adalah tindak lanjut pertemuan dengan gubernur. Kami rapat dan langsung menyampaikan dua poin yaitu memberikan bantuan dan bekerja sama dengan Gojek dan Grab,” kata Kindangen.

Kindangen juga mengungkapkan, kegiatan tersebut diberikan subsidi senilai Rp 10 ribu dari nilai produksinya.

“Contoh pedagang tinutuan, dia menjual Rp 20 ribu, kami membayar Rp 10 ribu. Jika ada orang yang membeli hanya membayar Rp 10 ribu. Caranya kita bekerja sama dengan Grab,” ungkapnya.

Selain hal tersebut, untuk ongkos kirim misalnya Rp 20 ribu, pemerintah berikan Rp 10 ribu sehingga ongkos kirim terkurang Rp 10 ribu.

“Kami bekerja sama dengan Gojek, caranya mereka akan mengganti kepada kami berdasarkan bil pengeluaran yang ada dan kami membayar demikian. Ini sudah lolos pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan aparat penegak hukum,” terangnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dengan Rp 100 juta yang Disperindag berikan kepada Gojek dan Grab, menghasilkan seratus transaksi.

“Luar biasa tindakan ini, dengan biaya Rp 10 ribu membantu 10 ribu transaksi di kalangan industri dan menengah. Ini yang terbanyak di kota Manado,” jelasnya.

Menurutnya, pelaku industri kecil menengah di Sulut 83 persen adalah pengelohan makanan, 8 persen adalah industri kerajinan dan industri jasa.

Di tengah pandemi ini kerajinan dan jasa bersaing sedangkan industri kecil menengah pengelola makanan menjadi primadona.

“Kami juga memberikan bantuan alat bagi para pelaku. Tukang tampal ban mendapat kompresor, tukang buat kue dapat mikser, tukang buat jus dapa cup sealer dan handsealer. Tukang buat roti kami berikan oven dan itu didistribusi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, penyaluran bantuan dari Disperindag sudah menyentuh kabupaten dan kota yang ada di Sulut.

“Penyalurannya untuk kota Manado 1.084 bantuan, kota Bitung 99, kota Tomohon 98, Minahasa 386, Minut 284, Mitra 78, Minsel 98, kota Kotamobagu 56, Bolmong 32, Bolmut 43, Bolsel 35, Boltim 30, Sangihe 31, Sitaro 25, Talaud 123. Jumlah 2.392 dan data ini sudah diaudit dan tidak masalah,” tandasnya. (Christo)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed